Senin, 13 Januari 2025 - Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB H. A. Azis, SH., MH mengikuti rapat daring (Zoom Meeting) pengendalian inflasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjend Kemendagri), Tomsi Tohir. Rapat ini membahas kondisi inflasi nasional dan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga di berbagai daerah.   Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar 1,57%. Namun, pada minggu kedua Januari 2025 (M2), Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi NTB masih menunjukkan angka yang tinggi, yaitu 7,17. Kabupaten Lombok Tengah menjadi daerah dengan IPH tertinggi di NTB, mencapai 10,86, diikuti Kabupaten Lombok Utara sebesar 8,84, dan Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 7,61. Beberapa komoditas penyumbang kenaikan harga di NTB meliputi cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah.   Sementara itu, untuk komoditas beras, rata-rata harga beras medium dan premium secara nasional berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pada M2 Januari 2025. Secara umum, harga beras meningkat sebesar 0,10% dibandingkan dengan Desember 2024. Menyikapi kondisi ini, Sekjend Kemendagri meminta Bulog untuk fokus pada perannya dalam stabilisasi harga. Pertama, Bulog diminta untuk menurunkan harga di zona-zona dengan harga tinggi, terutama melalui optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kedua, di wilayah dengan harga yang jatuh, Bulog harus hadir untuk menstabilkan pasar dan melindungi petani dari kerugian.   Sebagai kesimpulan, Sekjend Kemendagri menekankan pentingnya seluruh daerah dan kementerian/lembaga untuk fokus pada permasalahan yang dihadapi serta merencanakan langkah-langkah antisipatif dengan matang, khususnya dalam menghadapi musim panen mendatang. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan inflasi dapat terkendali, harga kebutuhan pokok stabil, dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.