Mataram – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Apel Pagi dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-XXIX tahun 2025 yang mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (28/04) di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan NTB dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat otonomi daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, H. A. Azis, SH., MH, membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Semangat ini perlu dijadikan fondasi dalam menyelaraskan langkah menuju visi Indonesia Emas 2045. Dalam amanat tersebut juga dijabarkan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama dalam implementasi otonomi daerah. Di antaranya adalah upaya mewujudkan swasembada pangan melalui penguatan regulasi, anggaran, teknologi, serta peningkatan sumber daya manusia dan optimalisasi lahan pertanian. Selain itu, swasembada energi juga menjadi prioritas melalui diversifikasi, efisiensi, dan pemanfaatan sumber daya domestik. Isu strategis lainnya mencakup pengelolaan sumber daya air, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah juga menyoroti pentingnya pengembangan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta penyediaan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci sukses dalam pelaksanaannya. Pemberian makanan bergizi gratis bagi peserta didik serta penanganan stunting menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas SDM sejak dini. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum juga menjadi fokus utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Langkah-langkah seperti penyederhanaan struktur, digitalisasi layanan publik, serta penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi perlu terus didorong. Sebagai penutup, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB menegaskan bahwa peningkatan kapasitas daerah harus menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu: penguatan SDM aparatur dengan pelatihan dan sertifikasi, peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi PAD dan pembiayaan alternatif, serta penguatan tata kelola kelembagaan melalui digitalisasi dan peningkatan akuntabilitas. Seluruh upaya ini diharapkan mampu memperkuat pondasi pemerintahan daerah dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat pada tahun 2045.